STOP KEKERASAN SEKSUAL , JERAT HUKUM MENUNGGUMU

 

DPD BAIN HAM RI BOGOR 

Pelecehan seksual adalah tindakan yang menyerang tubuh atau seksualitas seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam hukum Indonesia, pelecehan seksual diatur dalam beberapa pasal, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

KUHP:

Pasal 281 KUHP:
Mengatur tentang pelecehan seksual di muka umum, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 4 bulan atau denda. 
Pasal 289 KUHP:
Mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun. 
Pasal 290 KUHP:
Mengatur tentang perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau sedang dalam keadaan tidak sadar, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. 
Pasal 296 KUHP:
Mengatur tentang mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain, dengan ancaman hukuman penjara hingga 1 tahun 4 bulan atau denda. 

UU TPKS:

Pasal 4 UU TPKS:
Mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual, termasuk pelecehan verbal, non-fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Pasal 5 UU TPKS:
Menjelaskan jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 6 UU TPKS:
Mengatur tentang perbuatan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerja.
Pasal 7 UU TPKS:
Mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, yang dapat berupa penjara dan/atau denda. 

Hukuman:

Ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindakannya.
Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun.
Hukuman dapat berupa penjara, denda, atau keduanya. 

Penting untuk dicatat:

UU TPKS merupakan lex specialis derogat legi generali, yang berarti bahwa undang-undang ini mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara khusus, dan menggantikan ketentuan umum dalam KUHP. 
Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, seperti transportasi umum, dapat dijerat dengan pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan UU TPKS. 
Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial juga dapat dijerat, misalnya melalui Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Alat bukti yang sah dalam kasus pelecehan seksual meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Repost : Achmad Hidayat 

Ketua DPD BAIN HAM RI BOGOR